Makalah

MENYONGSONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MADURA
Download
Tata Kelola Perbatasan Negara Kita
Download
+ Index

Tanya Jawab

sheila maulida fitri(04-03-2011)
Putusan MK menolak permohonan judicial review UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden yang diajukan oleh Fajlur Rachman berkaitan dengan calon independent, padahal sebelumnya MK telah menerima secara bulat Judicial Review UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yg diajuka oleh Ronggolawe berkaitan dengan calon independent untuk pemilukada.. pertanyaan saya : Mengapa MK memberikan keputusan yang berbeda-beda untuk substansi persoalan yang sama-sama mempersoalkan calon independent meskipun berbeda tingkatannya ?????
Saudari sebenarnya bisa membandingkan sekaligus mencermati dengan saksama pertimbangan hukum Putusan MK terkait dengan calon independen Kepala Daerah dan calon independen Presiden. Batu uji terhadap Pasal di UUD 1945 untuk kedua permohonan tsb jelas berbeda. Singkatnya, untuk pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan "dipilih secara demokratis" tanpa menentukan mekanismenya secara rinci, sementara untuk Pilpres di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tegas disebutkan mekanismenya dengan cara "diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu".
Abdul R(03-03-2011)
saya mewakilikekecewaan warga kutai barat,yg pada sidang tgl 3 maret,kami sangat kecewa atas keputusan bapak buat,itu sangat melukai hati kami,semua tuntutan Raja di anggap bohong,seandainya bapak ke tempat kami baru bapak tau pakta semuanya,apa yg di tuntut Raja adalah benar.kami mengerti sekarang MK bukan malaikat,dan semua tau bupati kutai barat paling kaya se indonesia,karena sekarang uang adalah segalanya,hanya Allah membalas kejaliman ini.gimana perasaan bapak saat ini?
Perasaan kami biasa-biasa saja, sebab dalam memutus suatu perkara, Hakim hanya dapat mempertimbangkan pembuktian di dalam persidangan yang dihadirkan oleh para pihak disertai dengan keyakinan para Hakim. Hal ini sama dan sesuai dengan prinsip universal yang diterapkan pada setiap pengadilan di seluruh dunia. Kami tentu sangat memahami kekecewaan yang Saudara alami, sebagaimana dialami juga oleh setiap pihak dalam perkara-perkara lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh-Nya.
+ Index


MENGAWAL ARAH POLITIK HUKUM:DARI PROLEGNAS SAMPAI JUDICIAL REVIEW

Senin, 22-02-2010⁄13:44:21 | Total download : 8385
Sejauh ini, ada beberapa problem yang teridentifikasi berkontribusi terhadap cengkarutnya bidang legislasi. Pertama, UU sebagai produk legislasi belum memadai secara kualitas sehingga kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kedua, belum terpenuhinya target jumlah penyelesaian RUU yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketiga, proses pembahasan RUU dianggap kurang transparan sehingga sulit diakses oleh publik. Keempat, masih lemahnya tingkat koordinasi di antara alat kelengkapan DPR dalam penyusunan dan pembahasan suatu RUU. Persoalan-persoalan itu tentu menjadi hambatan yang kontra produktif terhadap arah politik hukum nasional yang hendak dicapai. Agar arah politik hukum nasional tetap terjaga, sebenarnya sudah disediakan instrumen pengawalan, sejak pembentukan UU hingga UU tersebut berlaku, yaitu melalui Prolegnas dan mekanisme judicial review. Keduanya merupakan bagian penting dari pemikiran untuk mengawal politik hukum, agar tak sedetikpun boleh ada, aturan hukum yang melawan atau bertabrakan dengan konstitusi.

PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN:Mendiagnosa Akar Masalah, Menemukan Solusi Terarah

Senin, 22-02-2010⁄13:41:10 | Total download : 7394
Seiring dengan perkembangan peradaban, korupsi mengalami pemodernan baik secara definisi, konsep maupun cara. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi dan makin sulit dibongkar. Sejalan dengan itu, strategi pemberantasannya juga dikembangkan. Strategi memuat cara komprehensif dan integratif sebagai pegangan untuk bekerja, berjuang, dan berbuat guna mencapai tujuan. Untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan integratif, harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, upaya menemukan akar permasalahan korupsi secara obyektif. Kedua, mempelajari modus atau cara orang melakukan korupsi. Setelah itu, baru kemudian dapat menentukan strategi atau metode penanganan, baik pencegahan maupun pemberantasan. Termasuk kenapa strategi-strategi terdahulu selalu gagal. Semua hal itu berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi peradilan atau lazim dikenal dengan mafia peradilan.

MENJAGA KONSTITUSI MEMBANGUN DEMOKRASI

Senin, 01-02-2010⁄11:28:45 | Total download : 5578
....., Harian SINDO meminta kepada saya untuk menyampaikan orasi dengan judul “Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi”. Saya memahami, yang ingin dikatakan dari judul ini adalah bahwa kita telah sepakat mendirikan negara Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) yang adil. Demokrasi harus diatur atau dipagari secara fair di dalam dasar-dasar aturan permainan politik yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tersebut tidak gagal karena bergeser menjadi anarkhi, sedangkan konstitusi harus dibuat melalui proses dan substansi demokrasi.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRASI NASIONAL DAN KEUTUHAN NKRI

Senin, 01-02-2010⁄11:27:24 | Total download : 6902
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang strategis dalam meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa, terutama sebagai akibat disharmonisasi hukum. Dalam hal ini, paradigma supremasi konstitusi yang sudah resmi di anut negara Indonesia Pasca Amandamen UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa pada bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa demokratis, konstitusi merupakan orbit dimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi berlangsung. Kehadiran MK, dengan seperangkat kewenangannya, adalah untuk menjaga agar pergerakan komponen-komponen, terutama hukum, di dalam negara tidak melenceng dari garis orbit konstitusi.
 
Halaman :
1 2 3 4 5 6 7